Biak Numfor, – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Papua, Pdt. David Harold Waromi, S.M., Th., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat pemahaman kebangsaan sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai dasar negara dengan agenda pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Dalam kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur pemerintah daerah tersebut, Waromi menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya konsep normatif, melainkan fondasi operasional dalam merancang kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.
“Kalau kita bicara Papua, kita tidak bisa hanya bicara pembangunan fisik. Kita harus bicara manusia Papua, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di sinilah Empat Pilar harus hidup, bukan hanya dihafal” tegas Waromi.
Dalam paparannya, Waromi secara sistematis mengaitkan materi Empat Pilar dengan lingkup tugas Komite III DPD RI, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kepemudaan dan olahraga.
Waromi menyoroti masih adanya kesenjangan akses pendidikan di wilayah Papua, termasuk Biak Numfor. Ia menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud jika negara hadir memastikan distribusi pendidikan yang merata dan berkualitas.
Menurutnya, implementasi nilai Pancasila harus diwujudkan melalui:
- Peningkatan kualitas guru di daerah terpencil
- Penyediaan infrastruktur pendidikan berbasis kebutuhan lokal
- Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum
Mengacu pada amanat UUD 1945, Waromi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara. Ia menyoroti pentingnya penguatan fasilitas kesehatan primer serta peningkatan tenaga medis di wilayah kepulauan seperti Biak.
“Konstitusi kita jelas. Negara wajib menjamin kesehatan rakyat. Tapi implementasinya harus kita kawal bersama” ujarnya.
Waromi menekankan bahwa menjaga keutuhan NKRI tidak cukup dengan pendekatan keamanan semata, tetapi harus melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menggarisbawahi bahwa:
- Ketimpangan sosial dapat menjadi potensi konflik
- Pembangunan berbasis masyarakat adalah kunci stabilitas nasional
- Program perlindungan sosial harus tepat sasaran dan berkelanjutan
Dalam konteks keberagaman Papua, Waromi menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika.
Ia mendorong:
- Penguatan regulasi perlindungan anak
- Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi lokal
- Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sosial
Tidak berhenti pada sosialisasi, Waromi menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia menyebut bahwa kegiatan seperti ini harus menjadi “entry point” untuk menyerap aspirasi dan merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Masyarakat yang hadir menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka berharap sosialisasi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi berlanjut pada realisasi program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, secara kritis, tantangan utama yang mengemuka adalah konsistensi implementasi. Tanpa pengawasan dan komitmen lintas sektor, nilai-nilai Empat Pilar berpotensi berhenti pada tataran wacana.
Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Biak Numfor ini mempertegas bahwa pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang holistik, menggabungkan nilai kebangsaan dengan kebijakan sektoral yang konkret.
Waromi menutup kegiatan dengan pesan yang cukup tajam:
“Kita tidak kekurangan konsep. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengeksekusi dan konsistensi untuk mengawal.”
Dengan pendekatan yang mengintegrasikan Empat Pilar dan bidang Komite III DPD RI, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi katalis perubahan, dari sekadar sosialisasi menuju implementasi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.
