Jayapura, 19 Februari 2026 — Anggota DPD RI Provinsi Papua, Hanock Puraro, S.Sos, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan reses di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus membahas strategi pemberdayaan pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda konstitusional anggota DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah dan memastikan kebijakan nasional berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam kegiatan tersebut, Hanock Puraro didampingi oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Papua serta disambut oleh jajaran pimpinan dan staf teknis dari kedua institusi.
Dalam dialog bersama pihak BPS Provinsi Papua, Hanock menekankan pentingnya data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data bukan sekadar angka, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran.
“Perencanaan pembangunan yang efektif harus berbasis data yang kuat. Tanpa data yang akurat, kebijakan publik berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, peran BPS sangat vital dalam menyediakan informasi yang kredibel untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Selain membahas aspek perencanaan pembangunan, agenda reses juga menyoroti dinamika pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jayapura. Dalam pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, berbagai isu strategis turut menjadi bahan diskusi, mulai dari penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, akses pembiayaan, hingga perlindungan dan keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha Orang Asli Papua.
Hanock menegaskan bahwa penguatan ekonomi lokal merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di Papua. Menurutnya, UMKM memiliki peran signifikan sebagai penggerak ekonomi rakyat sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perlu ada kebijakan yang memastikan pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua, mendapatkan ruang yang adil untuk berkembang, baik dalam akses pasar, permodalan, maupun peningkatan kapasitas usaha,” katanya.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Hal ini mencakup penguatan program pendampingan UMKM, digitalisasi usaha, serta peningkatan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Melalui kegiatan reses ini, Hanock Puraro menegaskan komitmen DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional untuk terus menjembatani aspirasi masyarakat Papua dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia berharap berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan penting dalam proses perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan daerah.
“DPD RI hadir untuk memastikan bahwa suara daerah tidak hanya didengar, tetapi juga diterjemahkan dalam kebijakan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
Kegiatan reses ini sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun Papua yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan melalui penguatan data, ekonomi lokal, serta perlindungan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.
